Dugaan Politisasi Pada Pergantian Kepsek, Kacab Dikbud Provinsi Di Sula Disinyalir Terlibat
TIMESLINE, Malut - Pergantian 91 Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN, SMKN dan SLB pada jajaran dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud-red) provinsi Maluku Utara pada Rabu 14-6-2023 menuai berbagai polemik, setelah dibeberapa daerah Kab/Kota Malut ditanggapi dengan aksi protes karena pergantian ini dinilai subyektif, kini giliran civitas akademik di Kab. Kepulauan Sula yang menuding bahwa pelatikan 13 Kepsek pada sekolah yang tersebar di pulau Sulabesi dan Mangoli sarat akan kepentingan politik.
Sejumlah Kepala sekolah yang ditemui pewarta pada Minggu (18/6) mengaku heran karena sebelumnya Sula dan Taliabu tidak masuk dalam rolling pergantian kepsek.
”Dua kabupaten ini tidak termasuk dalam daftar evaluasi dinas pendidikan provinsi malut, itu artinya tidak ada pergantian kepala sekolah, karena adanya pergantian dasarnya adalah evaluasi yang dilakukan pihak dinas, namun tiba-tiba sekolah kami masuk dalam agenda pelantikan itu jelas membingungkan, lalu dasar untuk diganti apa jika tidak ada evaluasi sebelumnya", ungkap Ibu Ima salah satu kepsek di Sula.
Selain heran Ima juga mengira bahwa pergantian kepsek di Sula sarat akan kepentingan politik, bahkan Ima juga menuding jika Sawal Umanahu kepala cabang (kacab) dikbud provinsi malut di Sula punya peran penting dalam pergantian 13 kepsek ini.
”Pada saat monev ke sekolah saya Pak Sawal Umanahu (kacab-red) menerima telepon dan mengatakan jika untuk SMKN 3 Dofa itu sudah diatur yang naik Ibu Rusna Marasabessy, begitu dalam pembicaraan telepon yang kita semua dengar", ujar Ibu Ima yang menjabat sebagai kepsek SMKN 8 Pastina.
Senada dengan Ibu Ima, beberapa kepsek juga ikut menimpali, dan meyakini jika pergantian kepsek di Sula berdasar like or dislike (suka dan tidak suka), bukan berbasis evaluasi kerja.
”Tidak ada kabar akan dilakukan pergantian (rolling), tidak ada evaluasi kinerja, tapi kenapa tiba-tiba ada muncul pergantian saat pelantikan rabu kemarin”, ujar kepsek lainnya menanggapi.
Kepada media, para kepsek ini juga menguak cerita terkait pergantian diri mereka yang bernuansa politis.
"Kami bukan gila jabatan, namun kami menginginkan proses ini tidak mengabaikan aturan, karena ada beberapa kepsek yang sekolahnya ada program sekolah penggerak dan guru penggerak itu selama 4 tahun berturut-turut tidak boleh diganti pimpinan sekolahnya, ini program pemerintah pusat, jika ditabrak aturan itu maka segala fasilitas bantuan termasuk dana BOS dan buku-buku kurikulum merdeka akan ditarik", ujar mereka yang menuding pergantian kepala sekolah di Sula tidak sesuai prosedur.
Terakhir para kepala sekolah ini berharap agar dunia pendidikan di Sula tidak dibawa ke ranah politik, hal ini mengingat pesta demokrasi pada tahun 2024, mereka hanya ingin focus mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendidik para siswa di sekolah mereka.
Sementara itu terpisah salah satu orangtua murid menanggapi terkait pergantian kepala sekolah di Sula.
”Kalo menurut saya kepsek dibeberapa sekolah sudah bagus, bahkan sangat familiar dengan dengan siswa dan juga kami para orang tua murid, hanya saja jika kemudian ini merupakan kebijakan pemerintah semoga saja pergantian ini tidak berdampak pada proses belajar mengajar dan terutama para siswa", ucap Ibu yang mengaku anaknya duduk di kelas 12 pada salah satu sekolah di Sanana.
Sampai berita ini ditayangkan, awak media kami masih coba menghubungi Pak Sawal Umanahu Ka. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sula untuk mengkonfirmasi terkait tudingan miring ini.
Berikut daftar sekolah di Sula yang kepseknya diganti:
- SMAN 7, Kabau-Sulabesi Barat.
- SMAN 3, Waitina-Mangoli Timur.
- SMAN 10, Ona-Sulabesi Barat.
- SMAN 11, Waiman-Sulabesi Tengah.
- SMKN 2, Pohea-Sanana Utara.
- SMKN 3,
- SMKN 4, Buya-Mangoli Selatan.
- SMKN 6, Waisakai-Mangoli Utara Timur.
- SMKN 7, Bega-Sulabesi Tengah.
- SMKN 8, Pastina-Sanana.
- SMAN 1, Sanana.
- SMAN 9, Baleha-Sulabesi Timur.
- SMAN 4, Falabisahaya-Mangoli Utara.
- SMAN 6, Waiboga-Sulabesi Tengah.
Komentar