Pemadaman Listrik di Kabupaten Berau Sang Lumbung Energi

Oleh: Ayu Putri Wandani, Amd (Aktivis Muslimah)

Pemadaman listrik di kabupaten Berau yang berlangsung sejak tanggal 21 Februari lalu, meresahkan masyarakat Berau. Bagaimana tidak, pemadaman bergilir yang telah berlangsung lama sangat menganggu aktivitas sehari-hari serta menganggu kekhusyukan ibadah masyarakat di bulan Ramadhan. Selain itu, banyak aktivitas publik serta aktifitas ekonomi yang juga terganggu.

Pemadaman bergilir harus dilakukan PLN Berau karena adanya perbaikan satu unit pembangkit yang lepas di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati imbas temperatur yang naik sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk perbaikan. Hal itu diperparah pada 14 Maret lalu, 1 unit mesin PLTU Teluk Bayur, turbinnya juga mengalami gangguan. Seperti diketahui PLTU adalah satu-satunya penyuplai listrik terbesar ke PT PLN yang dialirkan masing-masing ke rumah pelanggan. Dengan kondisi tersebut (adanya perbaikan unit serta menunggu pembangkit yang didatangkan) akibatnya Berau mengalami defisit 8 megawatt.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, dibuat gerah dengan kerapnya pemadaman bergilir, banyak keluhan dari masyarakat yang dia terima terkait hal ini. Untuk itu, dirinya meminta manajemen PLN segera mendatangkan mesin pembangkit yang telah dijanjikan. Sebab sebagaimana informasi yang dia terima, dengan adanya tambahan daya dari mesin pembangkit nantinya, dapat menurunkan intensitas pemadaman. (berauterkini.co.id, 20/03/2023)

Sementara itu, Komisi II DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen PT PLN UP3 Berau dan PT Indo Pusaka Berau (IPB), Senin (13/3/2023). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II, Andi Amir, didampingi Sekretaris Komisi II Atilagarnadi. Di hadapan manajemen PLN dan IPB, Atilagarnadi mengatakan bahwa pihaknya mengundang dua perusahaan tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan kondisi kelistrikan di Kabupaten Berau. Sebab permasalahan pemadaman listrik bergiliran yang terjadi saat ini sudah cukup meresahkan masyarakat. Apalagi permasalahan yang dihadapi ini sebenarnya bukan hal baru, melainkan permasalahan yang selalu terjadi setiap tahun menjelang Ramadan. Bahkan sampai saat ini persoalan itu tak pernah ada antisipasinya. “Seharusnya setelah kita melakukan beberapa evaluasi, permasalahan ini tidak berlarut lama,” ucapnya. (Borneopost.com, 13/3/2023)

Sungguh memprihatinkan. Negeri yang kaya energi namun masalah listrik masih saja menjadi cerita miris. Faktanya, masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas listrik.

Fabby Tumiwa, direktur IESR, menunjukkan fakta sebagian wilayah Indonesia masih miskin energi. Miskin energi bukan hanya didefinisikan belum teraliri listrik. Mereka yang kesulitan mengakses energi, terlayani hanya beberapa jam listrik, atau sekadar menikmati listrik untuk penerangan, masuk golongan ini.

Kenyataan yang mungkin menyesakkan dada, kapasitas listrik nasional 38.000 MW di mana 30.000 MW adalah milik Jawa, Madura, dan Bali. Sisanya yang 8.000 MW barulah milik provinsi di luar Jawa-Bali. Dikatakan, yang lebih menyedihkan, pemerintah hanya fokus di daerah dengan kategori pasokan listrik rendah seperti di Sumba. Banyak proyek kementerian di sana sampai tumpang-tindih.

Fabby mengatakan, seharusnya proyek pemerintah menyeluruh. Di Kaltim, tercatat pasokan listrik hanya 76 persen dari keperluan. “Sebenarnya PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) bisa dipakai seumur hidup kalau dibangun dengan benar,” terangnya. Sayangnya, PLTS yang dibangun pemerintah lebih banyak bermasalah. Mulai dari kualitas barang yang rendah hingga pendampingan perawatan manual yang kurang. ”Sudah kualitas rendah, tidak dirawat lagi. Tidak heran PLTS banyak yang rusak,” terangnya. Padahal ditargetkan, energi itu ada dan berkelanjutan dinikmati masyarakat.

Kondisi energi Kaltim yang masih kekurangan 35 persen pasokan listrik diakui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim. “Kita memang masih lemas di lumbung padi,” ujar Istiadi, kepala seksi (Kasi) Pengembangan Energi, Distamben Kaltim. (iesr.or.id)

Padahal di Kaltim terdapat pasokan batubara yang melimpah. Batubara merupakan salah sumber energi. Namun, pengelolaanya diserahkan kepada swasta, terjadilah liberalisasi energi. Liberalisasi sektor ketenagalistrikan ini sudah dimulai sejak sahnya UU Ketenagalistrikan No. 20/2002.

Salah satu pasalnya mengatur unbundling vertikal yang memisahkan proses bisnis PLN menjadi beberapa usaha, yaitu pembangkit tenaga listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan penjualan tenaga listrik.

Komersialisasi ini berlanjut dengan sahnya UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan dan diperkuat oleh peluncuran UU Kelistrikan Terbaru melalui Perpres 44/2016. Adanya peluang pihak swasta untuk berkolaborasi dan berinvestasi pada bidang usaha ini membuat negara minim peran. Pemerintah hanya sebagai regulator yang membuat kebijakan antara pihak swasta sebagai investor dan rakyat sebagai konsumen.

Liberalisasi energi khususnya kelistrikan merupakan desakan negara dan lembaga asing seperti Bank Dunia dan IMF. Menurut pengamat ekonomi Dr. Hendri Saparini, 90 persen energi RI sudah dikuasai oleh pihak asing. Akibatnya, sumber energi (minyak dan gas) menjadi sangat mahal, dan PLN jelas kena dampaknya.

Pasalnya, biaya pemakaian BBM untuk pembangkit-pembangkit PLN mencapai Rp 28,4 triliun per tahunnya, hampir seperempat dari seluruh biaya operasional PLN setiap tahunnya. Besarnya beban biaya operasional ini disebabkan kebijakan ekonomi pemerintah yang memaksa PLN membeli sumber energinya dengan harga yang dikehendaki oleh perusahaan-perusahaan asing yang memegang kendali dalam industri minyak, gas, dan batu bara.

Jadi jelas, bahwa sistem kapitalisme di negara ini menjadikan sumber daya alam yang melimpah diserahkan kepada swasta membuat negara minim peran. Pemerintah hanya sebagai regulator yang membuat kebijakan antara pihak swasta sebagai investor dan rakyat sebagai konsumen. Akhirnya masyarakatpun menjadi korban dampak tata kelola sumber energi yang salah.

Pengelolaan listrik dalam pemerintahan Islam haruslah oleh negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Pemerintah adalah pengurus bagi rakyatnya. Islam memandang listrik sebagai bagian dari energi (an-naar) yang merupakan kepemilikan umum. Rasulullah saw. bersabda, “Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api.” (HR Ibn Majah).

Atas dasar inilah, Islam tidak membolehkan negara mengambil keuntungan dari kepemilikan umum tersebut, terlebih lagi menyerahkan urusan pengelolaannya kepada swasta atau asing.

Abdurrahman al-Maliki dalam As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla menulis bahwa kalaupun rakyat sampai harus membayar listrik, hal itu sekadar untuk menutupi biaya operasional atau biaya produksi tanpa harus membayar biaya keuntungan. Dari sini tampak jelas bahwa listrik bukanlah komoditas ekonomi

Dengan demikian mustahil negara mengalami defisit atau krisis listrik dengan berlimpahnya sumber energi yang Allah berikan kepada negara kita. Jika tata kelola listrik sesuai dengan Islam, masyarakat tidak akan sampai mengalami pemadaman dengan waktu yang lama di wilayah yang justru kaya akan sumber energinya. Wallahua’lam bishawab…

Penulis:

You have not selected any widget for this sidebar.

Baca Juga