Pengalihan Subsidi BBM di Dukung HMI Pustara Demi Masyarakat Kurang Mampu

TIMESLINE - Formatur ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Jakarta Pusat-Utara menyoroti polemik Penyesuaian harga BBM dan Pengalihan Subsidi yang tengah ramai akhir-akhir ini. Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tidak bisa dihindari karena tingginya harga minyak mentah dunia yang diikuti oleh tren konsumsi masyarakat yang melebihi proyeksi serta demi menjaga ketahanan APBN.

Di samping itu, dia menyebutkan, berdasarkan data Kementerian Keuangan menunjukkan, BBM bersubsidi di Indonesia rata-rata lebih dari 80 persennya dinikmati oleh golongan masyarakat menengah ke atas alias masyarakat mampu. Sebaliknya, masyarakat tidak mampu hanya menikmati rata-rata kurang dari 20 persen.

Untuk diketahui, solar merupakan jenis BBM bersubsidi yang paling banyak dikonsumsi oleh golongan mampu. Per tahun hampir 1,70 juta kiloliter atau sekitar 95 persen dinikmati oleh kelompok mapan ini. Sementara masyarakat bawah atau miskin hanya mengkonsumsi 0,1 juta kiloliter setahun atau 5 persen dari kuota solar subsidi.

Selain itu, subsidi BBM jenis pertalite yang dikonsumsi golongan kaya sebesar 15,89 juta kiloliter/tahun. Angka ini terpaut jauh dengan konsumsi pertalite golongan tidak mampu yang hanya 3,90 juta kiloliter/tahun atau setara dengan 20 persen dari kuota pertalaite subsidi.

Berdasarkan data di atas, menurut Formatur ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat-Utara Fahmi Muhammad menyebut bahwa penyaluran BBM bersubsidi selama ini sudah tidak tepat sasaran.

Subsidi ini kan kata Fahmi, sifatnya membantu meringankan masyarakat golongan ekonomi rendah, tetapi malah justru selama ini sebagian besarnya dinikmati oleh yang tidak berhak alias golongan kaya. Jika begini kan artinya subsidi tidak tepat sasaran, subsidi kok untuk orang kaya.

"Maka, Pengalihan Subsidi BBM oleh pemerintah untuk membantu masyarakat bawah berupa BLT, Bansos, dan BSU merupakan langkah yang tepat dan perlu didukung," kata Fahmi saat Konferensi Pers usai menjadi narsum dalam diskusi yang bertajuk" Polemik Penyesuaian Harga BBM dan Pengalihan Subsidi tepat Sasaran" di Kampung Kite Resto, Sentiong, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022).

Oleh karena itu, Fahmi mengimbau, agar pemerintah harus betul-betul memperhatikan kelas menengah ke bawah. Daya beli masyarakat harus dibantu dengan bantuan-bantuan subsidi, berupa Bansos, BLT, BSU dan seterusnya. Angka inflasi juga harus diantisipasi. Sebab kata dia, data masyarakat yang berhak menerima subsidi harus diperbaharui agar tepat sasaran.

"Saya harap pemerintah betul-betul mengecek dan memastikan agar subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah tepat sasaran. Jangan sampai subsidi salah sasaran lagi, kalau salah sasaran maka sia-sia saja Pengalihan Subsidi BBM ini. Jika niat pemerintah mengalihkan Subsidi BBM ini untuk membantu masyarakat kurang mampu, maka pastikan itu data untuk BLT, BSU, dan Bansos tepat sasaran," ungkapnya.

Terakhir, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Pusat-Utara juga mengajak masyarakat mengawal setiap kebijakan pemerintah agar selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas.

"Niat Pemerintah sudah baik, namum implementasi kebijakannya tetap perlu dikawal. Oleh karena itu Organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan pada umumnya, mari sama-sama kita kawal kebijakan pemerintah berupa bantuan BLT, BSU, dan Bansos, agar disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu," pungkas Fahmi.(***)